Unjuk Rasa di Mabes Polri. GPM OKU Desak Penyelidikan Terkait Dugaan Kecurangan Tender di LPBJ dan LPSE Kabupaten OKU

oleh -1215 Dilihat

 

JAKARTA, SIGAP86.COM – Sejumlah puluhan demonstran yang tergabung dalam Gerakan Persatuan Masyarakat GPM-OKU Jakarta telah menggelar aksi unjuk rasa di halaman depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam orasinya, Koordinator aksi yang dikenal dengan nama Mahameru mengungkapkan tuntutan mereka terhadap Pihak Kepolisian Cyber Mabes Polri. Mereka mendesak agar pihak berwenang mengusut tuntas dugaan kecurangan dalam proses tender proyek yang melibatkan oknum LPBJ dan LPSE Kabupaten OKU.senin 25/09/23.

 

Setelah aksi unjuk rasa, GPM-OKU kembali menyampaikan laporan pengaduan terkait kecurangan dalam proses tender yang terjadi di LPSE Kabupaten OKU selama ini.

 

Adi Agustian, salah seorang pelapor, menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-TENDERING, proses tender harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, ia menyatakan bahwa pelaksanaan lelang atau tender di LPBJ dan LPSE Kabupaten OKU tidak mengikuti ketentuan tersebut dan diduga melibatkan gangguan teknis yang disengaja. Gangguan tersebut, menurutnya, bertujuan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dan telah melibatkan tenaga IT bayaran dalam upaya meretas website LPSE Kabupaten OKU.Adi Agustian saat membuat laporan dimabes Polri

 

Baca Juga :  Pastikan Kendaraan Tidak Memuat Melebihi Batas Kapasitas, Polsek Belitang 1 Gelar Patroli Gabungan.

Adi Agustian juga telah mengajukan laporan terkait dugaan pelanggaran Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam laporannya, ia menyebut bahwa terdapat manipulasi akses Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Ogan Komering Ulu selama pelaksanaan lelang atau tender tahun 2023. Hal ini mengakibatkan beberapa penyedia jasa tidak dapat mengakses sistem aplikasi LPSE Kabupaten OKU. Adi Agustian berharap agar Direktorat Tindak Pidana Siber (DITTIPIDSIBER) BARESKRIM POLRI dapat segera mengungkap kasus ini untuk mencegah terulangnya dugaan kecurangan dan pelanggaran proses E-Tendering di masa depan.

Baca Juga :  IWO Way Kanan Mengadakan Pelatihan Merilis Berita Untuk Wartawan

 

Adi Agustian menuturkan bahwa LPSE Kabupaten OKU sejak tanggal 16 Agustus 2023, telah melaksanakan empat tahapan pelaksanaan lelang atau tender melalui situs lpse.okukab.go.id. Namun, beberapa peserta lelang mengalami kesulitan dalam mengunggah dokumen penawaran, meskipun telah mendatangi Bidding Room LPSE Kabupaten OKU. Respons dari pihak LPBJ dan LPSE Kabupaten OKU terhadap masalah ini terkesan minim, sehingga peserta lelang banyak yang protes kepada Kepala LPBJ dan LPSE Kabupaten OKU.

 

Adi Agustian berpendapat bahwa seharusnya pihak LPBJ dan LPSE Kabupaten OKU dapat berkoordinasi dengan baik, terutama dengan Pokja LPBJ Kabupaten OKU, untuk memperbaiki Server LPSE Kabupaten OKU yang mengalami gangguan teknis. Hal ini penting agar masa akhir waktu pemasukan penawaran dapat diperpanjang hingga kondisi Server LPSE Kabupaten OKU kembali normal, sehingga proses pemilihan dapat berjalan dengan sempurna sesuai dengan aturan yang berlaku. ( ***)

Print Friendly, PDF & Email

No More Posts Available.

No more pages to load.