Unjuk rasa di BPKP-RI, GPM OKU Minta Bongkar Dugaan Kecurangan Proses Tender Pada LPBJ dan LPSE Kabupaten OKU

oleh -790 Dilihat

JAKARTA

SIGAP86.COM – Pada Jumat, 22 September 2023, Gerakan Persatuan Masyarakat OKU DKI Jakarta (GPM-OKU) menyelenggarakan aksi unjuk rasa di dua lokasi penting, yaitu di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta di halaman kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aksi ini bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan dalam proses tender yang berlangsung di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan.

 

Dalam unjuk rasa tersebut, Mahameru, seorang orator dari GPM-OKU, menyerukan agar BPKP dan LKPP-RI segera melakukan audit investigasi/forensik pada server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten OKU. Mereka mencurigai adanya keterlibatan pihak IT di LPSE Kabupaten OKU yang memasang sistem yang menghalangi panitia pengadaan barang dan jasa dari mengakses server saat jadwal upload dokumen pemasaran.

Baca Juga :  Karyawati Mini Market Prima Mart Menjadi Korban Penipuan

 

“Kami menduga pula adanya post bidding pada paket-paket yang dimasuki oleh peserta diluar lelang tidak sesuai arahan yang berlaku,” ungkap Mahameru.

 

Adi Agustian, ST, seorang pelapor, mengatakan bahwa massa yang melakukan demonstrasi di Gedung BPKP-RI mendesak agar dilakukan audit investigasi terhadap server website LPSE Kabupaten OKU. Dia juga mengungkapkan bahwa sejak 16 Agustus 2023, tercatat sudah empat kali pelaksanaan tahapan lelang/tender di website LPSE Kabupaten OKU melalui situs lpse://okukab.go.id.

 

Namun, peserta lelang menghadapi kesulitan dalam mengunggah dokumen penawaran mereka selama jadwal upload berlangsung, meskipun telah mendatangi Bidding Room LPSE Kabupaten OKU. Menurut Adi Agustian, pihak LPBJ dan LPSE Kabupaten OKU terkesan tidak melakukan tindakan apa pun terkait masalah ini, sehingga banyak peserta lelang yang protes kepada Kepala LPBJ dan LPSE Kabupaten OKU.

Baca Juga :  Kapolres OKU Lakukan Anjangsana Ke Rumah Purnawirawan Polri

 

Adi Agustian juga menyatakan bahwa pihak LPBJ dan LPSE Kabupaten OKU seharusnya berkoordinasi dengan Pokja LPBJ Kabupaten OKU untuk memperbaiki server LPSE Kabupaten OKU yang mengalami gangguan teknis. Ini akan memungkinkan perpanjangan masa akhir waktu pemasukan penawaran hingga server LPSE kembali normal, dan proses pemilihan dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Didit, seorang anggota GPM-OKU, menambahkan bahwa pelaksanaan lelang/tender di LPBJ dan LPSE Kabupaten OKU diduga tidak mengikuti aturan Petunjuk Pelaksanaan E-Tendering yang ditetapkan oleh LKPP-RI. Mereka juga mencurigai pengaturan pemenang lelang/tender melalui persekongkolan.

Baca Juga :  Kisah Mengharukan: Perjuangan 10 Tahun Melawan Kanker dan Harapan yang Datang Berkat Yudi Purna Nugraha SH

 

Lebih lanjut, Didit mengungkapkan dugaan penggunaan tenaga IT untuk mengganggu server website LPSE Kabupaten OKU selama jadwal upload berlangsung, dengan tujuan mempersulit peserta lain dalam mengunggah dokumen penawaran mereka.

 

Adi Agustian menekankan pentingnya melakukan audit investigasi terhadap server website LPSE Kabupaten OKU untuk mencegah dugaan kecurangan dan pelanggaran dalam proses E-Tendering. Mereka berharap tindakan ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement. ( * )

Print Friendly, PDF & Email

No More Posts Available.

No more pages to load.