Pungut Rp. 100 Ribu Dari Wali Murid, APH Wajib Periksa Dana Bos SDN 63 OKU

oleh -1510 Dilihat

Baturaja,sigap86.com –
Aparat Penegak Hukum (APH) wajib memeriksa dan mempertanyakan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar SD Negeri 63 OKU, yang berlokasi di Desa Sukamaju, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU.

Pasalnya, pihak sekolah atau Kepala Sekolah di SD Negeri 63 OKU diduga dengan sengaja telah melakukan pungutan sebesar Rp.100 ribu kepada setiap wali murid kelas enam. Hal tersebut dilakukan pihak sekolah pada saat menjelang kelulusan para murid kelas enam di sekolah ini, tepatnya pada bulan Juni 2022 lalu.

Ironisnya, pungutan tersebut dilakukan pihak sekolah SD Negeri 63 OKU dengan alasan sebagai sumbangan para murid untuk keperluan membeli cindera mata sebagai bentuk tanda perpisahan murid kepada guru, dan untuk biaya Poto copy legalisir STTB/ Ijazah para murid yang lulus.

Lantas, dimanakah dan untuk apa dana BOS di sekolah SD Negeri ini ?. Padahal diketahui, pemerintah terus mensosialisasikan bahwa tidak dibenarkan adanya pungutan biaya Sekolah, karena hal tersebut sudah ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah atau sering disebut Dana BOS.

Doc.surat pernyataan dari wali murid bermaterai.

Sebelumnya, pungutan dalam bentuk alih-alih sumbangan suka rela namun dipatok Rp. 100 ribu kepada Wali Murid di Sekolah SD Negeri 63 OKU ini terungkap melalui pengakuan dari beberapa Wali Murid yang tinggal di Desa setempat, tepatnya Desa Sukamaju, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU.

Baca Juga :  Ingat! Perusahaan Wajib Bayarkan THR Karyawan, Jika Tidak ini Sanksinya.

Yang mana, dalam pengakuan beberapa wali murid yang mayoritas berprofesi sebagai buruh tani ini mengungkapkan, jika sebelumnya mereka terpaksa harus menuruti kehendak pihak sekolah lantaran takut tidak bisa mengambil ijazah anak mereka yang baru lulus jika tidak membayar uang sumbangan yang dimaksud.

Terpisah, sementara pihak Dinas Pendidikan Kabupaten OKU melalui Hendri Wijaya Kasi Kurikulum SD mengatakan, jika pihaknya tidak mengetahui akan adanya prihal pungutan yang dilakukan oleh pihak SD Negeri 63 OKU.

“Kami baru tahu beberapa hari lalu setelah mendapat berita dan informasi dari rekan-rekan wartawan ini. Setelah itu, kami langsung melakukan pemanggilan terhadap Kepala Sekolah SD Negeri 63 OKU ,”ujar Kasi Kurikulum SD Dinas Pendidikan OKU, Hendri Wijaya, kepada wartawan portal berita media ini saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/11/22).

Dan, sambung Hendri Wijaya, waktu kami panggil yang bersangkutan (Kepsek, red) telah mengakui perbuatannya. Bahkan yang bersangkutan juga telah menulis surat pernyataan kepada kami, yang menyatakan bahwa memang benar telah melakukan pungutan dengan kesepakatan bersama Wali Murid, yang mana uang tersebut digunakan untuk keperluan pembelian cindra mata dan biaya Poto copy legalisir STTB Ijazah Murid ,”ungkap Hendri Wijaya.

Baca Juga :  Dinkes OKU Selatan Jemput 2800 Vial Vaksin Untuk 1371 Nakes

Lebih dalam disampaikan Hendri Wijaya, jika sebelumnya pihaknya merasa kesal kepada kepala sekolah SD Negeri 63 OKU, lantaran sempat mengelak saat dilakukan pemanggilan kembali oleh Dinas Pendidikan Kabupaten OKU untuk dipertemukan kepada wartawan, agar bisa memberikan keterangan lebih lanjut dan detail terkait pungutan atau sumbangan yang dilakukan.

“Tadi sudah saya hubungi agar bisa bertemu kalian (wartawan, red) untuk wawancara langsung, tapi nomornya malah kini tidak aktif padahal sudah janji sama saya tadi pagi. Dan saat saya hubungi lagi ke nomor guru yang ada disana, malah bilang kalau Kepala Sekolah tidak bisa datang karena lagi sakit ,”tandas Hendri Wijaya dengan nada kesal.

Pasca terungkapnya kasus dugaan pungutan di Sekolah SD Negeri 63 OKU mendapat sorotan keras dari masyarakat. Diantaranya, Hendri Marico, selaku salah satu tokoh pemuda di Kabupaten OKU meminta agar pihak Aparat maupun Dinas terkait harus segera turun tangan memberi sanksi tegas sebagai efek jera kepada pelaku pungli, tanpa terkecuali bagi oknum kepala sekolah selaku penyelenggara pendidikan yang ingin mencoreng nama baik Dinas Pendidikan Kabupaten OKU.

Baca Juga :  Petugas BPN Daerah Diminta Waspadai Beredarnya Girik Palsu

“Untuk mencegah maraknya korupsi khususnya di Kabupaten OKU, saya selaku putra daerah menekankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan pencegahan, pemberantasan, serta penegakkan hukum. Hal tersebut patut dilakukan dalam kasus-kasus korupsi dan pungli, khususnya di dunia pendidikan. Jika dibiarkan, ini akan menjadi momok bagi Wali Murid yang hanya berprofesi sebagai buruh seperti kami ini ,”terang Hendri Marico.

“Tidak boleh lagi ada pungutan sebagai konsekuensi dari dijalankannya wajib belajar 12 tahun di Indonesia. Harus ada penegakan dan sanksi yang tegas terhadap sekolah yang masih melakukan pungutan atau sumbangan yang memaksa dengan menetapkan nominal rupiah.

“Karena jika terjadi, saya yakin dan percaya pihak Aparat penegak hukum dan Dinas terkait di Kabupaten OKU ini tidak akan tinggal diam untuk memberantasnya. Kita tinggal menunggu waktu dan informasi saja, apakah oknum kepala sekolah tersebut akan ditindak atau tidak ,”tutup Hendri Marico.

Print Friendly, PDF & Email

No More Posts Available.

No more pages to load.