Penggunaan Tanah Masyarakat Sesuai Hukum Yang Berlaku

oleh -1426 Dilihat

Baturaja,Sigap86.com-
Achmad Sodiki Guru Besar Hukum Agraria Universitas Brawijaya Malang dihadirkan pemohon sebagai Ahli untuk memberikan keterangan dalam Undang-Undang tentang Perkebunan, Senin (16/10)
Guru Besar Hukum Agraria Universitas Brawijaya Achmad Sodiki menyatakan Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) bertentangan dengan Konstitusi. Hal tersebut diungkapkan Sodiki sebagai Ahli Pemohon pada sidang lanjutan pengujian UU Perkebunan (UU Perkebunan).

Pasal 107 huruf a, huruf c dan huruf d UU Perkebunan menyatakan, “Setiap orang secara tidak sah yang a. mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan ; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/ataumenguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan;c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; ataud. memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Baca Juga :  Kepala Puskesmas di OKU “Lengser Dari Kursinya Kenapa?

Padahal, imbuhnya, Undang-Undang No. 51 Prp 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik atau Kuasanya yang Sah menyebutkan bahwa jika terjadi pemakaian tanah seperti yang dimaksud pasal a quo, maka yang diutamakan adalah dengan jalan musyawarah. “Pasal tersebut tidak menjelaskan mengapa sampai terjadi pemakaian tanah perkebunan tanpa izin. Ada kemungkinan batas antara tanah hak ulayat dengan hak guna usaha perkebunan tidak jelas.

Menurut Sodiki, hal tersebut sangat penting didalami karena masyarakat adat yang membuka, mengerjakan, menggunakan tanah sesuai dengan hukum adatnya tidak bisa dihukum sebagai konsekuensi pengakuan terhadap berlakunya hukum adat. Di masa silam, pemerintah Hindia Belanda telah mengatur dalam Ord van 7 Oct 1937) S.37-560 iwg 16 Oct 1937 yang intinya menyebutkan jika perusahaan yang tanpa hak memakai tanah milik rakyat di mana terdapat hak erfpacht (hak masyarakat untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun yang dinamakan “pacht” [Pasal 720 KUHPerdata], red), maka segala hak dan kekuasaan dari pemegang erfpacht tersebut tidak dapat dikurangi sesuai dengan peraturan-peraturan menurut hukum keperdataan. Pungkasnya (Tim).

Print Friendly, PDF & Email

No More Posts Available.

No more pages to load.