LPAI Kabupaten OKU Menghadiri Undangan Dinas PPA Kabupaten OKU Dalam Acara Penyedia Layanan Perlindungan Khusus PA Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023.

oleh -989 Dilihat

Baturaja, sigap86.com- lembaga perlindungan anak Indonesia Menghadiri acara UPTD PPA Pelindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu, mengadakan Pelatihan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Perempuan dan Anak Yang Memperlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Aula Hotel Kemuning kelurahan Sukajadi kecamatan Baturaja timur kabupaten Ogan Komering Ulu. Senin.(04/09/2023).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas PPA kabupaten OKU, Ir.H. ARMAN.M.Si, Kanit PPA polres OKU, IPDA FAHRUDIN bersama anggota polres Oku, Pengadilan Negeri OKU, Pengadilan Agama OKU, BAPAS OKU, Depak OKU, Aktivis PATBM kecamatan Lubuk Raja, LPAI kabupaten OKU, LSM Sriwijaya OKU, Porum Anak OKU, Porum PUSPA OKU,

Baca Juga :  Hari Pers Nasional Dan HUT PWI Ke-75 Tahun 2021 Secara Nasional Oleh Persiden RI

Kadin PPA kabupaten OKU Ir.H. ARMAN.M.Si, menyampaikan dalam sambutannya mengatakan penyelenggaraan pelatihan penyediaan layanan Pelindungan Perempuan dan anak ini di laksanakan oleh kepala UPTD PPA kabupaten OKU ibu Merry Herlina.SE.MM. yang sudah di Lantik beberapa bulan yang lalu.”ujar Arman.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.ujar Kadin PPA.

Baca Juga :  Operasi Bina Karuna Musi 2023, Sat Binmas Polres OKU Berikan Himbauan Karhutla Melalui Radio Sukses 104,8 FM Baturaja

UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan derah kabupaten/kota.

Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan :

1. pengaduan masyarakat;
2. penjangkauan korban;
3. pengelolaan kasus;
4. penampungan sementara;
5. mediasi.
6. pendampingan korban.

UPTD PPA merupakan UPTD generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.”Pungkasnya (AIDA)

Print Friendly, PDF & Email

No More Posts Available.

No more pages to load.