KPK Tuntut Bupati Muaraenim Nonaktif Juarsah Lima Tahun Penjara.

oleh -1058 Dilihat

 

Bupati Muaraenim nonaktif Juarsah mengikuti sidang lanjutan secara virtual dengan agenda tuntutan, Jumat (8/10/2021).

Palembang, Sigap86.Com- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Muaraenim nonaktif Juarsah selama lima tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta dengan subsider enam bulan kurungan.

Jaksa KPK juga menuntut terdakwa pidana tambahan berupa wajib mengganti uang kepada negara sebesar Rp4.017.000.000, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarkan uang pengganti satu bulan setelah inkrah, maka harta benda dapat disita dan dilelang negara.

Juarsah Tegas Bantah Terima Suap, Ini Jawaban Jaksa KPKSaksi Akui Pernah Diajak Elfin Serahkan Uang ke Bupati Muaraenim Nonaktif JuarsahBerlanjut, KPK Panggil Dua Saksi Terkait Dugaan Korupsi di Muaraenim

Baca Juga :  Ketua DPRD OKU Secara Resmi Melantik H. Yusirwan, S.IP Sebagai Anggota DPRD OKU

Hal-hal yang memberatkan tuntutan terhadap Juarsah, sebagaiamana dibacakan JPU dalam sidang yang digelar, Jumat (8/10/2021) mengatakan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

“Selain itu, terdakwa juarsah tidak berterus terang serta tidak mengakui perbuatannya,” ungkap JPU KPK Rikhi B Maghaz, SH, MH saat bacakan tuntutannya.

Untuk itu, JPU KPK RI sebagaimana tuntutan yang dibacakan, terdakwa Juarsah terbukti melanggar dua pasal sekaligus yakni melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12B Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

“Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta dengan subsider enam bulan kurungan,’ tegas Rikhi.

Baca Juga :  Sofian Saleh: Pencinta Sepak Bola Indonesia Mengapresiasi Terpilihnya Erick Thohir Jadi Ketua Umum PSSI

Selain itu, JPU Rikhi juga menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa wajib mengganti uang kepada negara sebesar Rp4.017.000.000, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarkan uang pengganti satu bulan setelah inkrah, maka harta benda dapat disita dan dilelang.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana tambahan selama satu tahun penjara,” jelasnya di hadapan terdakwa.

Atas tuntutan tersebut, majelis hakim Tipikor Palembang diketuai Sahlan Effendi, SH, MH memberikan waktu satu minggu kepada terdakwa Juarsah serta penasihat hukum terdakwa guna menyusun pembelaan atas tuntutan (pledoi) yang akan dibacakan pada persidangan selanjutnya.

Usai sidang, JPU KPK RI Rikhi B Maghaz mengatakan, pertimbangan tuntutan itu telah sesuai dengan fakta persidangan dan melihat juga tuntutan serta putusan dari perkara-perkara sebelumnya, yakni Ahmad Yani, Ramlan Suryadi, Aries HB, Elvin MZ Muchtar serta Robby Okta Fahlevi.

Baca Juga :  Kerja Nyata YPN, Permudah Urusan Warga Dapatkan Kartu Indonesia Sehat

“Malah kami menilai, untuk Juarsah ini kami tambahkan di dalam pertimbangan tuntutan bahwa terdakwa tidak berterus terang dan mengakui perbuatannya,” ujar Rikhi kepada awak media.

Selain itu, lanjut Rikhi dalam pembuktian persidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa menerima uang fee dari kontraktor Robby Okta Fahlevi Rp3 miliar.

“Dan juga terdakwa menerima gratifikasi berupa uang Rp1 miliar yang diterima melalui terpidana Elfin Mz Muchtar bersumber dari Iwan Rotari dan juga satu unit handphnone.” Pungkasnya (yono/red).

Print Friendly, PDF & Email

No More Posts Available.

No more pages to load.