Kontraktor Lokal Bersama Anggota Dewan Temukan Ketidakwajaran dalam Proses Lelang di OKU

oleh -754 Dilihat

Baturaja OKU, sigap86.com – Sebuah inspeksi mendalam terhadap proses lelang barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintah Kabupaten OKU telah dilakukan oleh sejumlah kontraktor lokal dan anggota dewan pada Rabu (30/8/2023).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan anggota DPRD OKU yang dipimpin oleh Mirza Gumay mengunjungi kantor Diskominfo OKU untuk mengungkap alasan di balik kesulitan kontraktor lokal dalam mengunggah dokumen lelang.

Namun, pihak Kominfo telah mengklarifikasi bahwa sejak tahun 2019, tanggung jawab terkait lelang telah dialihkan sepenuhnya ke LPSE dan tidak lagi berada dalam wewenang mereka.

Meskipun rombongan kontraktor dan anggota dewan telah mengunjungi kantor LPSE di Pemkab OKU, mereka masih belum mendapatkan jawaban yang memadai terkait masalah tersebut.

Baca Juga :  Kemeriahan Dalam Acara Bazar Dan Pramuka Di Kecamatan Seputih Mataram 

“Saya bukan ahli IT, jadi saya kurang memahami alasan teknis di balik kesulitan mengunggah dalam lelang,” ungkap Karel Akbar, Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) OKU saat ditemui rombongan dewan.

Karel mengakui bahwa ia mengetahui tentang kendala yang dihadapi oleh beberapa kontraktor lokal dalam proses lelang online.

“Saya sudah mengetahui masalah yang dihadapi oleh beberapa kontraktor lokal dan sudah menginformasikannya kepada bupati. Namun, tidak semua kontraktor mengalami masalah tersebut, beberapa di antaranya berhasil mengikuti proses lelang,” terangnya.

Dia juga menyebut bahwa LPSE memiliki dua server, yaitu muratel dan server cadangan yang ditempatkan di Diskominfo OKU.

“Jika mengalami kesulitan mengunggah, silakan mencoba langsung di LPSE,” ajaknya.

Baca Juga :  Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo.B.Com Menghadiri HUT Bhayangkara Ke-75

Namun, meskipun para kontraktor lokal yang diwakili oleh Aprizal telah mencoba tiga kali dengan didampingi anggota dewan, mereka tetap tidak berhasil mengunggah dokumen lelang di LPSE.

“Seperti yang bisa Anda lihat sendiri, meskipun kami sudah mendampingi kontraktor lokal ini, mereka sudah mencoba tiga kali tetapi masih belum berhasil mengunggah,” kata Mirza Gumay.

Mirza menegaskan bahwa sebagai perwakilan rakyat, mereka telah melaksanakan fungsi pengawasan dan inspeksi. Oleh karena itu, mereka meninggalkan langkah selanjutnya kepada kontraktor tersebut.

“Jika mereka ingin melaporkan ke KPK atau KPPU, kami siap untuk menjadi saksi,” tambahnya.

Di sisi lain, Aprizal mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap hasil inspeksi bersama DPRD OKU. Ia berencana untuk membawa permasalahan ini ke ranah hukum.

Baca Juga :  Ungkap Kasus Pembunuhan Sadis Di Kedaton Kapolres OKU AKBP Imam Zamroni, S.I.K., M.H Pimpin Rilis Pres.

“Kami tidak puas karena kami merasa keberadaan kontraktor dari luar OKU dalam proses lelang merupakan hal yang aneh. Kami yakin ada permainan dan proses lelang di OKU telah dikuasai oleh sejumlah oknum,” ujarnya.

Sebagai respons, Aprizal berkomitmen untuk melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses lelang di OKU kepada KPK dan KPPU.

“Kami akan melaporkan masalah ini ke KPK sebagai Justice Collaborator (JC). Saya dan rekan-rekan saya memiliki pengetahuan dan pengalaman terlibat dalam pengarahan lelang proyek di berbagai departemen di OKU,” tambahnya. ( Tim )

Print Friendly, PDF & Email

No More Posts Available.

No more pages to load.