Kepala BPN OKU  Rosidi.A.Ptnh.SH.MH Memfasilitasi Mediasi Sengketa Lahan Masyarakat Dengan PT.Minanga Ogan.

oleh -1081 Dilihat

Baturaja OKU, Sigap86.com-  Kepala Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Ogan Komering ulu provinsi Sumatera Selatan,  memfasilitasi untuk mediasi keluarga ibu Mardalena Binti Hasan Sahri dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT. Minanga Ogan, di adakan mediasi di ruangan kantor BPN. Kamis ( 16/02/2023 ).

Hadir di dalam mediasi yang digelar di Kantor BPN OKU ini dipimpin oleh Kepala BPN Rosidi.A.Ptnh.SH.MH
keluarga ibu Mardalena selaku masyarakat Desa Kurup, Pemegang kuasa lahan AIDA.S.Pd, Ketua LSM MAKI, Kepala BPN, Perwakilan Kodim 0403 kabupaten OKU, Pihak perusahaan PT Minanga Ogan.

Dijelaskan dari pihak perusahaan PT Minanga Ogan, hasil pertemuan menyepakati pihak perusahaan tidak mau mengembalikan lahan keluarga ibu Mardalena Binti Hasan Sahri.”ujarnya JM.Prasetyo.

Baca Juga :  Anggota DPRD OKU Yudi Purna Nugraha SH, Beserta Mirza Gumay,S.IP., Didampingi Novi Taruna Hadiri Undangan Tasyakuran Khitanan.

Kepala BPN OKU menyampaikan bagi masyarakat yang bersengketa dengan perusahaan silahkan siapkan surat dan dokumen kepemilikan, terhadap lahan yang sedang bersengketa, perusahaan harus menghentikan operasional kegiatan untuk sementara waktu hingga permasalahan selesai,” tegas Rosidi saat memimpin rapat di ruang kerjanya.

Jenderal Manager ( JM ) PT Minanga Ogan Prasetyo menyampaikan pihak perusahaan PT Minanga Ogan tetap mempertahankan bahwa lahan tersebut milik perusahaan silahkan kita ketemu di kantor pengadilan negeri kabupaten Ogan Komering ulu (OKU). Ujarnya pras.

Naim Anak dari ibu Mardalena menyampaikan juga saat mediasi tersebut mengemuka lahan kami ada sekitar 12,66 Hektar, lahan yang masih dipersengketakan antara keluarga ibu Mardalena Binti Hasan Sahri masyarakat Desa kurup kecamatan lubuk batang dengan pihak PT. Minanga Ogan.

Baca Juga :  PLH Bupati OKU Drs.H.Eward Candra.MH Menghadiri Acara Pisah Sambut Kapolres OKU

Naim anak ibu Mardalena Binti Hasan Sahri mengatakan andaikan pihak perusahaan PT Minanga Ogan tidak mau mengembalikan lahan keluarga kami, kami akan mengadakan orasi unjuk rasa ke DPRD OKU mintak keadilan dan pelindungan bahwa kami sebagai masyarakat yang telah di zolimi oleh pihak perusahaan PT Minanga Ogan selama 40 tahun lahan kami di tanami kelapa sawit tidak ada hasilnya sedikitpun untuk keluarga kami.” ujarnya Naim.

Dalam orasinya kami ada 3 poin tuntutan kami.

1. Kami mintak BPN kabupaten OKU untuk memblokir sertifikat HGU PT Minanga Ogan.

Baca Juga :  Kegiatan Bakti Kesehatan Dalam Rangka Hari Bhayangkara Ke-77 Polres OKU

2. Pihak perusahaan PT Minanga Ogan harus mengembalikan lahan keluarga kami atas nama ibu Mardalena Binti Hasan Sahri.

3. Kami mintak DPRD OKU untuk mengusut tuntas kasus mafia tanah di wilayah kabupaten Ogan Komering ulu masih banyak masyarakat OKU, yang di zolimi oleh pihak perusahaan/ PT Wilayah kabupaten OKU.” Ujarnya Naim.

Penyerobotan Tanah Ada di Pasal 385 KUHPDalam KUHP Buku II Bab XXV, perbuatan curang seperti penyerobotan tanah dapat diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal empat tahun. Pasal 385 terdiri dari 6 ayat ini mendefinisikan secara jelas akan tindakan kejahatan tersebut.

(Team).

Print Friendly, PDF & Email

No More Posts Available.

No more pages to load.