Di Duga Penyidik Polres Kabupaten OKU Tidak Profesional Ada keberpihakan.

oleh -1225 Dilihat

Baturaja OKU,sigap86.com- Hal ini di ungkap kan Robert JERI TOERNANDO SH pada awak media saat selesai menanyakan soal Permohonan pihak pelapor untuk di Konfrontasi Antara Pelapor dengan KAMARUDIN, karena menurut ROBERT dalam hal ini untuk kepentingan Hukum nya , serta turut mencari suatu kebenaran dalam laporan Polisi nomor : LP/B-187/ X /2019/ SPKT OKU tanggal 24 oktober 2019 , Tentang dugaan Menggunakan surat Palsu sebagaimana di atur pasal 263 , 264 dan 266 juga pihak pelapor bisa mendapatkan kepastian Hukum .

Pasal nya Pihak pelapor SISWANTO merasa tidak pernah melakukan transaksi jual beli Paket kebun KUD Minanga Ogan kepada yang nama nya KAMARUDIN dan sama sakali tidak pernah tahu ada nya surat peralihan tersebut yang di buat peralihan hak dengan cara warmerking Notaris RA LIA KHOLILAH ,akhir nya pada pemanggilan dan pemeriksaan ( BAP ) KAMARUDIN pada saat itu kami langsung meminta penyidik Polres OKU untuk di Konfrontir dengan kamarudin tetapi di jawab Penyidik Polres OKU
” Buat apa lagi di konfrontir, karena KAMARUDIN ini juga memberikan keterangan nya tidak mengenal pak SISWANTO, tidak pernah ketemu dan juga tidak pernah melakukan transaksi dengan Pak SISWANTO , dia( KAMARUDIN ) beli paket kebun sawit tersebut langsung di kantor KUD Minanga Ogan beli 2 paket . jadi Sudah jelas”.Tegas Robert kata Penyidik

Baca Juga :  Pencuri Di Warung Makan Berhasil Ditangkap Team Singa Ogan Polres OKU

Lanjut Robet”Namun pada saat kami ajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Baturaja , masuk pihak intervensi atas nama KAMARUDIN . Mengaku mempunyai kepentingan dan hak yang di dapat membeli langsung dari pak SISWANTO. Jadi berdasarkan surat jawaban pihak intervensi tersebut kami langsung membuat surat kepada Polres OKU dan langsung saya antarkan ke ruang Reskrim Pidum dan ada tanda terima , saya tunggu 2 minggu tidak ada kabar , dan saya coba hubungi via telpon berapa kali tidak pernah di angkat.

Akhir nya di hari selasa tanggal 20 juni 2023 saya datangi langsung ke penyidik pidum di Polres OKU dan bertemu BRIPKA. E.A , memepertanyakan tindak lanjut permohonan konfrontir saya . tetapi di jawab dengan berbelit dan seolah di persulit.

Masa iya penyidik menjawab ,” kan KAMARUDIN ini sudah kami periksa dan tidak ada perubahan jawaban nya seperti semula , kalau soal KAMARUDIN intervensi seolah beli dengan pak SISWANTO ya itu bukan wewenang kami , dan kenapa tidak minta saja dengan majelis Hakim Konfrontir Di pengadilan. Bahkan Penyidik Polres OKU , sampai mengatakan , “kenapa kamu minta konfrontir itu buat jadi bukti di perkara perdata di PN kan ? .Tanya penyidik ungkap Robert. Jadi di sini saya menduga ada keberpihakan dan kami sebagai pihak pelapor merasa di persulit dan dirugikan.” Ujarnya Robert.

Baca Juga :  Tim Relawan Yudi Purna Nugraha (YPN) Mengemban Misi Kemanusiaan

“Padahal kami hanya minta konfrontasi antara SISWANTO dan KAMARUDIN di hadapan APH ( penyidik Polres OKU ) , untuk mencari kebenaran keterangan KAMARUDIN ini yang mana yang di pakai dan sebenarnya.Karena di duga KAMARUDIN ini memberikan keterangan yang berbeda pada saat BAP Polres OKU dan jawaban intervensi di pengadilan Negeri OKU, terlebih lagi KAMARUDIN ini kami tidak pernah tau yang mana orang nya , di Pengadilan pun selama proses persidangan berjalan dari awal sampai saat ini tidak pernah hadir yang mana orang nya.

“Jadi sangat wajar dan patut di duga , mungkin saja intervensi ini ada kuasa nya tapi orang nya mana apakah benar atau ada manipulasi pihak berkepentingan .

“Singakat setelah adu argumentesi, berdasarkan keterangan Penyidik polres OKU Secepatnya akan di Lakukan Gelar Perkara , Ya kami tunggu hasil dari Gelar perkara tersebut. Dan tindak lanjut dari surat permohonan kami .

“Jadi , kami berharap agar kiranya pihak Aparat Penegak Hukum ( APH ) khusus nya di Kabupaten OKU ini agar bisa menjalankan tugas nya secara profesional sebagaimana dapat mengayomi masyarakat dan memberikan yang terbaik untuk kepentingan Hukum masyarakat , sudah banyak Negara kita ini kasus besar dan banyak menyeret beberapa petinggi dan pejabat , jangan jadikan kebiasaan dalam Hukum Negara kita khusus nya kabupaten OKU ini istilah ” No Viral , No justice ” , apalagi perkara ini sudah sangat berlarut dari 2019 sampai tahun 2023 hampir 4 tahun , dan seperti di permainkan . Kalau tidak kenapa tidak di Buat SP3 saja jadi kami bisa ambil langkah Hukum lain, dan bila tidak sanggup pun bisa di limpahkan ke Polda Sum-Sel.

Baca Juga :  KPK RI Bahas Program Pemberantasan Pecegahan Korupsi Bersama Bupati OKU Selatan.

“Namun saya yakin kan Pihak APH OKU ini tidak seperti yang saya maksud dan dapat memberi kan bukti yang baik kepada masyarakat , khusus nya kabupaten OKU kita ini .

“Jadi , selagi Masih di beri Nafas sama yang maha kuasa , Yang nama nya Hak sampai mana pun dan kapan pun akan kami perjuangkan dan persoalan ini juga sudah saya sampaikan langsung di Mabes POLRI .” Tutup RJT.

(Taem).

Print Friendly, PDF & Email

No More Posts Available.

No more pages to load.