AM Hanafi Bantah Tudingan Sejumlah OPD OKU untuk Kerjasama Langganan Media

oleh -1084 Dilihat

 

Baturaja OKU, sigap86.com – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) AM Hanafi menolak tudingan sejumlah pihak yang menyatakan instansi yang dipimpinnya bertindak selaku eksekutor dalam hal menentukan kebijakan anggaran untuk belanja barang dan jasa, seperti untuk pembayaran langganan media cetak maupun Advertorial pada suatu organisasi perangkat daerah (OPD).

“Tugas kami hanya melayani, yakni menerima berkas, merekap, memeriksa dan melaporkan,” ujar AM Hanafi kepada sejumlah wartawan yang menemui di kantornya pada Kamis lalu (20/05/2021).

Lebih lanjut AM Hanafi mengatakan “mengenai pengadaan dan besaran anggaran pada setiap OPD di Kabupaten OKU untuk belanja barang dan jasa, seperti untuk bayar langganan media cetak maupun advertorial itu tergantung pengajuan dari OPD masing-masing anggaran dan tidak pernah kami melakukan pemotongan, asal yang diajukan itu sesuai peraturan. Jadi tugas kami hanya melayani dan melaporkan”, tegas AM Hanafi didampingi Sekretaris BPKAD OKU, Yulius Faisol dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD OKU Sastra.

Baca Juga :  Tim Relawan Yudi Purna Nugraha (YPN) Mengemban Misi Kemanusiaan

Bantahan tersebut dikemukakan Kepala BPKAD OKU menanggapi pertanyaan sejumlah wartawan mengenai adanya pernyataan dari sejumlah OPD di Kabupaten OKU kepada pihak media cetak, elektronik maupun online, mengatakan kebijakan untuk tidak berlangganan ataupun berlangganan barang dan jasa serta besaran yang harus dibayarkan kepada pihak media, tergantung disetujuinya atau tidak disetujuinya oleh BPKAD OKU.

“Pada tahun ini, anggaran pada kantor kami dipotong hingga 50% untuk mengendalikan penyebaran dan mengatasi Covid-19, pemotongan itu juga terjadi terhadap anggaran yang sedianya untuk bayar langganan media cetak,” ucap sejumlah pengambil keputusan pada sejumlah OPD di Kabupaten OKU kepada sejumlah awak media yang bertugas di daerah ini,

Soal pemotongan anggaran pada setiap OPD di Kabupaten OKU memang ada sebesar 8% dari DHU, kita minta dari masing-masing OPD dan ini sudah diatur dari pemerintah pusat. Jadi mengenai besaran anggaran tersedia untuk langganan media pada setiap OPD dapat dilihat di Bappeda (Bappelitbangda-red) OKU dan Badan Anggaran (Banggar) yang diusulkan ke DPRD OKU untuk diusulkan besaran anggaran yang akan disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten OKU, ke depan untuk langganan media cetak bisa dilihat dari pagu anggaran usulan Bappeda OKU dan Sekretaris Daerah Kabupaten OKU, juga mulai sekarang kami fokus pada Humas Pemerintah Kabupaten OKU dan Sekretaris DPRD OKU”, tambah AM Hanafi.

Baca Juga :  SEORANG IBU RUMAH TANGGA KETAWAN MENGUTIL DI MINIMARKET INDOMARET

Atas konfirmasi sejumlah awak media mengenai pernyataan, pengakuan sejumlah pengambil keputusan di sejumlah OPD Kabupaten OKU yang hingga kini masih berlangsung dengan tidak menyediakan pagu anggaran untuk langganan media cetak, menyatakan pada tahun ini tidak berlanggaran media karena ketiadaan anggaran oleh pimpinan sejumlah suatu OPD di Kabupaten OKU kepada para media, AM. Hanafi selaku Kepala BPKAD OKU merasa sangat dipojokkan, merasa disalahkan, dijadikan dalih sebagai penyebab utama terhambatnya semua urusan para awak media yang bertugas di Kabupaten OKU.

Baca Juga :  Ludes Satu Rumah Dilalap Sijago Merah Di Desa Belimbing Peninjauan.

“Jika ada suatu OPD di Kabupaten OKU menyatakan tidak berlangganan media cetak maupun hal lainnya dengan alasan tidak ada anggaran, bukan kami penyebab tidak ada anggarannya tapi karena memang tidak ada pengajuan anggaran dari OPD itu kepada kami, lalu kenapa kami (BPKAD OKU) yang disalahkan”, tandas AM Hanafi.

“Kita sebagai orang Pers yang bertugas di daerah ini merasa, selama ini memang merasa dianak-tirikan, merasa diabaikan antara ada tapi tiada”, ucap Ketua PWI Kabupaten OKU Purwadi, SP. (Red/Nur).

Print Friendly, PDF & Email

No More Posts Available.

No more pages to load.