Penuduhan Tanpa Bukti” SEKDES Bersama Perangkat DESA Kepayang Akan Muntut Balik Mengadukan Samidi BIN Dumyti Terkait Penyebaran Program PTSL Tahun 2023.

oleh -828 Dilihat

Baturaja OKU. sigap86.com-  Menurut informasi yang dihimpun awak Media Online SIGAP86 bahwasanya Sekdes Jumairi dirinya tidak terima atas pemberitaan yang dilakukan oleh Samidi Bin Dumyati warga RT 01 RW 02 Desa Kepayang Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, terkait atas Penuduhan Pungli Dana PTSL Tahun 2023 sebesar Rp. 1.5 Juta kepada dirinya, maaf ya ini bukan Program PTSL ataupun Prona sedangkan Program PTSL tersebut Tahun 2021 ini tidak ada hubungan dengan permintaan pribadi/perorangan untuk pembuatan sertifikat, Senin (04/09/2023 ).

Sekdes Jumairi mengatakan kepada awak Media Online SIGAP86 bahwa itu tidak benar, Kronologisnya Samidi Bin Dumyati menemui RT 01 RW 02 Riduan di rumahnya dan mengajaknya menemui Sekdes di rumahnya karena Samidi Bin Dumyati ingin membuat sertifikat tanah. Samidi Bin Dumyati bertanya kepada Sekdes berapa biaya pembuatan Sertifikat tersebut, jawab Sekdes harganya kisaran Rp. 1.5 juta s/d 2 jutaan kira – kira berapa bulan sertifikat tersebut jadi ucap Samidi Bin Dimyati kepada Sekdes Jumairi, paling gak 2 bulan s/d 3 bulan.

Sementara itu Riduan selaku RT 01 RW 02 menanyakan sertifikat milik Samidi Bin Dumyati kok belum ada kabarnya karena sudah 2 bulan, Sekdes menjelaskan bahwa rekan kita yang bernama Erwin yang menguruskannya bukan saya, ucap sekdes.

Baca Juga :  Ketua Ombudsman RI Berikan Piagam Penghargaan , Kepada Polres OKU

Pada tanggal 29/08/23 Erwin sekalu rekannya Sekdes Jumairi yang mengurusi pembuatan Sertifikat milik Samidi Bin Dumyati menghubungi bahwa saya ( Erwin) lagi mengurusi orang tua saya meninggal dunia di Palembang jadi urusan pembuatan sertifikat pun terhambat, karena urusan sertifikat perorang/pribadi sangat rumit dan terhambat karena saya ( Erwin ) sedang dapat musibah, dari pada urusannya repot jadi saya ( Erwin ) mengembalikan uang sebesar Rp. 500 ribu yang diberikan oleh Se kdes Jumairi untuk biaya pembuatan sertifikat tersebut, ucapnya.

Masih penjelasan dari Sekdes Jumairi bahwa dirinya telah mengembalikan berkas dan uang sebesar Rp. 1.5 juta yang dititipkan kepada Riduan selaku RT/ RW 01/02 Desa Kepayang untuk disampaikan kepada Samidi Bin Dumyati bahwa sertifikatnya tidak jadi.

Kenyataan terbalik, pihak dari orang tua Samidi Bin Dumyati menolak mentah – mentah berkas dan uang 1.5 juta yang disampaikan oleh Riduan tidak mau diterimanya kalau tidak yang harus mengembalikannya harus Sekdes Jumairi langsung dan harus meminta maaf kepada Samidi Bin Dumyati terkait sertifikat tidak jadi dibuat, mendengar penjelasan Riduan selalu RT/RW 01/02 lah kok jadi begini, apa maksudnya mereka itu, sudah di tolong tapi menikam saya dari belakang, apa motif ingin menjebak saya, ucap Jumairi.

Baca Juga :  Senam Sehat dan Cek Kesehatan Gratis di Posko Tim Relawan (YPN)

Sekdes Jumairi beserta Pemerintahan Perangkat Desa Kepayang menepis atas tuduhan penyebaran tentang Program PTSL atau Prona tahun 2023 yang telah disebarkan oleh Samidi Bin Dumyati itu tidak benar dan tidak ada programnya di tahun ini, yang ada Program PTSL itu tahun 2021. Jelasnya.” Jumeri.

Menanggapi pemberitaan media online detik35.com ‘ Oknum Sekdes Desa Kepayang Kec. peninjauan Kab. Ogan Komering Ulu Berniasial ( JM ) Diduga Pungli Pembuatan Sertifikat PTSL 1.5 Juta ” Jumairi Klarifikasi atas tuduhan pungli biaya pembuatan sertifikat tersebut bahwa itu tidak benar dan sekali lagi saya jelaskan ditahun ini 2023 tidak ada program PTSL ataupun PRONA yang ada itu tahun 2021 jadi dengan adanya penuduhan, pencemaran nama baik dan fitnah yang telah dilakukan oleh Samidi Bin Dumyati maka saya ( Sekdes ) dan Pemerintah Perangkat Desa Kepayang akan melapor balik ke jalur hukum dan berdasarkan UUITE 2016 Pasal 45 ayat (1) yaitu Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentrsmisikan dan/atau membuat dapat diaskenya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yamg memiliki memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat ( 3 ) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 ( empat ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 310 ayat ( 1 ) KUHP Yaitu Barang siap sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.5 juta.

Baca Juga :  Kades Keban Agung Bersama Perangkat, Salurkan BLT-DD Terhadap ke-3 Bagi 55 KPM.

Pasal 434 ayat 1 ( satu ) UU 1/2023 Yaitu setiap orang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya diketahui umum, di pidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp. 10 juta. Dan Pasal 311 ayat ( 1 ) KUHP Yaitu jika tuduhan perbuatan tersebut terbukti tidak benar, maka dapat dipidana dengan pasal 311 ayat ( 1 ) KUHP mengenai fitnah.” Pungkasnya (Erwin).

Print Friendly, PDF & Email

No More Posts Available.

No more pages to load.